MasjidAljabbar.com — Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al Jabbar (MRAJ) akan melibatkan ASN Pemprov Jabar, perwakilan ormas Islam, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“DKM MRAJ akan segera dilantik yang diketuai oleh Gubernur Jabar secara “ex officio”, dan bidang – bidangnya diisi oleh ASN, perwakilan ormas keagamaan, serta MUI dari 27 kabupaten/kota. Ini dilakukan untuk memenuhi prinsip keadilan dan proporsional,” rilis Humas Jabar di laman resmi Pemprov Jabar.
Pengurus DKM Masjid Al Jabbar akan diisi langsung oleh Pemprov Jabar yang diketuai oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil secara ex-officio, lalu Wakil Ketua DKM diisi oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Sementara itu Ketua Harian DKM Masjid Al Jabbar akan dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmadja.
“Pengurus DKM-nya yaitu perwakilan 27 aktivis muslim dari 27 kabupaten/kota,” tutur Ridwan Kamil dilansir laman resmi Pemprov Jabar.
Ridwan Kamil mengatakan, pengelolaan Masjid Al Jabbar akan menggunakan APBD Jabar hingga tiga tahun kedepan. Namun, ia berharap suatu saat Masjid Al Jabbar yang megah ini dapat mandiri secara ekonomi.
“Dua sampai tiga tahun ke depan masjid ini masih menggunakan APBD tapi suatu hari bisa membiayai sendiri,” jelasnya.
Masjid Al Jabbar Bukan Hanya di Kota Bandung
Masjid Al Jabbar bukan hanya di Kota Bandung. Pemprov Jabar juga membangun masjid dengan nama Al Jabbar di daerah lain, yakni Masjid Al Jabbar Cimangkok (Kabupaten Sukabumi), Masjid Al-Jabbar Cibinong (KabupatenCianjur), Masjid Al-Jabbar Cipeuyeum (Kabupaten Cianjur), Masjid Al-Jabbar Cikalong (Kabupaten Tasikmalaya), dan Masjid Al-Jabbar Kertajati (Kabupaten Majalengka).
Dengan demikian, di Jawa Barat ada enam Masjid Al Jabbar. Masjid Al Jabbar di Kota Bandung bernama resmi Masjid Raya Al Jabbar.
Sebelum peresmian Masjid Al Jabbar Bandung pada 30 Desember 2022, Pemprov Jabar melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum melantik para pengurus DKM Masjid Al Jabbar pada 9 September 2022.
“Kenapa harus ada pelantikan, karena masjidnya adalah milik Pemprov Jabar. Jadi yang melegitimasi kepengurusannya adalah kami,” kata Uu saat pelantikan di Aula Barat Gedung Sate dikutip Masjiduna.
Menurut Uu, Masjid Al-Jabbar tidak hanya menjadi sarana ibadah, syiar Islam, pendidikan dan silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan program keumatan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.
Uu juga meminta DKM Masjid Al-Jabbar mensosialisasikan program keumatan lain, yakni One Pesantren One Product, One Village One Company, Jabar Masagi, Satu Desa Satu Hafidz, dan lainnya.
“Saya harap DKM menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Kita punya program Kredit Mesra, tolong sosialisasikan lebih luas, bantu kami oleh DKM koordinasi dengan Bank bjb di daerah masing-masing. Pinjaman ini tanpa agunan dan bunga apa pun, karena kita sudah anggarkan,” ucap Uu.
Untuk memakmurkan masjid Al-Jabbar, menurut Uu, pihaknya akan membuat lembaga pendidikan, seperti PAUD atau TKA. “Masjid ini harus makmur, ke depan akan ada lembaga pendidikannya, minimal ada PAUD, TKA,” katanya. (MRAJ)
